PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 02 TAHUN 2026 TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL BAGI KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2026

Dokumen ini merupakan Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2026 yang mengatur rincian tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, serta dana operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Karo. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan klasifikasi kemampuan keuangan daerah yang masuk dalam kategori rendah, sehingga besaran tunjangan dihitung menggunakan formula khusus dari uang representasi ketua dewan. Secara spesifik, tunjangan komunikasi dan reses ditetapkan sebesar tiga kali lipat dari nilai representasi, sementara dana operasional pimpinan diberikan untuk mendukung kegiatan pelayanan dan representasi resmi. Peraturan tersebut juga merinci mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana, termasuk pembagian proporsi lumpsum dan bukti pengeluaran yang sah. Seluruh ketentuan biaya operasional ini mulai diberlakukan secara resmi pada Januari 2026 setelah ditandatangani oleh Bupati Karo. Dokumen ini berfungsi sebagai landasan hukum formal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas alokasi anggaran bagi para wakil rakyat di wilayah tersebut.