PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 08 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DESA

Dokumen ini merupakan Peraturan Bupati Karo Nomor 08 Tahun 2026 yang menetapkan pedoman resmi bagi pemerintah desa dalam melaksanakan transaksi non-tunai. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa guna mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Di dalamnya tercakup definisi operasional, mekanisme sistem pengelolaan kas secara daring, serta rincian tata cara penerimaan dan pengeluaran dana desa. Peraturan ini juga mengatur peran dan tanggung jawab perangkat desa, mulai dari penginput data hingga pejabat yang menyetujui transaksi. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai sanksi administratif bagi pelanggar serta pengecualian khusus untuk jenis pengeluaran tertentu yang masih diperbolehkan menggunakan tunai. Secara keseluruhan, sumber ini berfungsi sebagai kerangka hukum untuk modernisasi birokrasi keuangan desa di wilayah Kabupaten Karo.