PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 07 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

2025

PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 07 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

PERATURAN BUPATI NOMOR 07 TAHUN 2025, BD.2025/07

ABSTRAK: Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah insentif fiskal daerah sebagai dukungan program sejuta rumah pemerintah pusat, diatur melalui Peraturan Kepala Daerah (Perbup/Perwali) yang menetapkan kriteria MBR, mekanisme pengajuan, dan sanksi jika tidak memenuhi syarat, untuk mempermudah kepemilikan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini mewajibkan daerah untuk membuat aturan teknis berdasarkan payung hukum nasional seperti PP 35/2023 dan Kepmen PUPR, sehingga pembebasan ini bersifat ad-hoc dan spesifik per daerah.